Bencana hidrometeorologi yang menerjang wilayah Aceh pada akhir November 2025 ini menjadi catatan kelam dalam sejarah mitigasi bencana kita dan kembali menjadi pengingat keras betapa rentannya posisi geografis dan ekologis kita. Hujan dengan intensitas ekstrem yang memicu banjir bandang dan tanah longsor di sebagian besar wilayah Aceh bukan sekadar fenomena alam biasa dan siklus akhir tahun, melainkan sebuah krisis kemanusiaan masif yang menuntut respons luar biasa, cepat dan terukur.
Berdasarkan laporan data terbaru hingga akhir Desember 2025, skala dampak bencana ini telah melampaui prediksi awal banyak pihak. Data dari Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Pemerintah Aceh dan BNPB mencatat bahwa 18 kabupaten/kota di Aceh terdampak secara langsung. Tragedi ini telah merenggut 504 jiwa korban meninggal dunia. Selain korban jiwa, dampak fisik yang ditimbulkan sangat masif; tercatat sedikitnya 125.842 unit rumah mengalami kerusakan, mulai dari rusak ringan hingga hilang tersapu banjir bandang dan longsor.
Dampak sosialnya jauh lebih besar, dengan jumlah pengungsi di seluruh Aceh mencapai 457.200 jiwa yang tersebar di ratusan titik pengungsian darurat. Wilayah dengan konsentrasi pengungsi tertinggi berada di Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Aceh Utara. Angka-angka ini bukan sekadar statistik, melainkan nyawa dan masa depan warga yang kini bergantung pada efektivitas manajemen kesehatan di barak-barak pengungsian.
Namun, di balik hiruk-pikuk evakuasi dan distribusi logistik, muncul ancaman yang sering kali lebih mematikan daripada banjir itu sendiri: krisis kesehatan masyarakat di pengungsian.
Sebagai akademisi di bidang kesehatan masyarakat, saya memandang bahwa keberhasilan penanggulangan bencana tidak hanya diukur dari seberapa cepat air surut dan kecepatan evakuasi, tetapi dari seberapa efektif kita mampu mencegah “bencana kedua” (second disaster) berupa ledakan penyakit menular dan penurunan derajat kesehatan penyintas di barak-barak pengungsian,
Anatomi Kerentanan di Pengungsian
Pengungsian, secara alamiah, adalah lingkungan yang berisiko tinggi dan tidak sehat. Ketika ratusan bahkan ribuan orang dipaksa tinggal dalam satu atap yang sempit—baik itu di gedung sekolah, masjid, maupun tenda darurat—keseimbangan ekologi kesehatan akan terganggu.
Penumpukan massa di ruang terbatas dengan fasilitas air bersih dan sanitasi (MCK) yang minim menciptakan bom waktu bagi kesehatan masyarakat. Keterbatasan air bersih di pengungsian Aceh memaksa warga mengabaikan standar higienitas. Akibatnya, laporan dari posko kesehatan di lapangan mulai menunjukkan tren peningkatan penyakit yang signifikan.
Dalam kondisi saat ini, tiga faktor utama dalam segitiga epidemiologi (agent, host, environment) berada dalam kondisi tidak seimbang dan mengalami pergeseran ekstrem di lokasi pengungsian.
Pertama, faktor lingkungan (environment). Ketersediaan air bersih dan fasilitas sanitasi (MCK) sering kali tidak sebanding dengan jumlah pengungsi. Dalam standar minimum kemanusiaan (Standar Sphere), setiap orang idealnya mendapatkan akses air bersih minimal 15 liter per hari dan satu toilet untuk maksimal 20 orang. Realita di lapangan sering kali jauh dari angka ini. Akibatnya, praktik higienitas pribadi menurun drastis. Penyakit berbasis lingkungan seperti diare, kolera, dan tifus mulai mengintai.
Kedua, faktor agen penyakit (agent). Di ruang yang padat dan lembap, patogen seperti virus influenza, bakteri penyebab ISPA, hingga kuman penyakit kulit berkembang biak dengan sangat cepat. Penularan melalui udara (airborne) dan kontak langsung menjadi sangat masif dalam kondisi pengungsian yang sesak.
Ketiga, faktor daya tahan tubuh pengungsi (host). Stres fisik akibat terpapar cuaca ekstrem, ditambah stres psikologis akibat kehilangan harta benda, secara klinis menurunkan sistem imun manusia. Jika ditambah dengan asupan nutrisi yang hanya mengandalkan makanan instan tanpa asupan serat dan protein yang cukup, maka lengkaplah syarat terjadinya wabah di pengungsian.
Darurat Sanitasi, Gizi Spesifik dan Kelompok Rentan
Salah satu masalah klasik yang terus berulang dalam bencana di Aceh adalah manajemen limbah dan sampah di pengungsian. Sampah domestik yang menumpuk di sekitar tenda menjadi sarang bagi vektor penyakit seperti lalat, tikus, dan nyamuk. Mengingat Aceh adalah wilayah endemik demam berdarah dan malaria, genangan air di sekitar pengungsian yang tidak terkelola dengan baik dapat memicu lonjakan kasus pascabencana.
Perhatian khusus harus diarahkan pada bayi, lansia, dan ibu hamil. Bayi dan balita adalah kelompok paling rawan mengalami penurunan status gizi dalam waktu singkat. Pemberian makanan tambahan yang tepat dan perlindungan terhadap praktik Inisiasi Menyusu Dini (IMD) serta ASI eksklusif harus tetap dijaga. Sering kali, bantuan susu formula yang tidak terkontrol di pengungsian justru menjadi bumerang, karena diseduh dengan air yang tidak steril, yang kemudian berujung pada diare akut pada bayi.
Bagi lansia dan penderita penyakit tidak menular (PTM) seperti hipertensi dan diabetes, bencana sering kali memutus akses mereka terhadap obat-obatan rutin. Peningkatan tekanan darah akibat stres bencana jika tidak dimitigasi dapat berujung pada komplikasi fatal seperti stroke di barak pengungsian. Selain itu, aspek psikologis atau trauma healing tidak boleh dikesampingkan. Rasa kehilangan rumah (tercatat ribuan rumah hilang atau rusak berat) dapat memicu depresi yang secara klinis menurunkan imunitas tubuh, membuat pengungsi lebih rentan terhadap infeksi fisik.
Strategi Mitigasi: Dari Respons Reaktif ke Proaktif
Untuk mengatasi kompleksitas masalah ini, diperlukan transformasi paradigma dalam penanganan kesehatan pengungsi. Kita tidak bisa lagi hanya menunggu pasien datang ke posko kesehatan.
Surveilans Penyakit Berbasis Gejala: Tenaga medis tidak boleh hanya menunggu di posko. Harus ada pemeriksaan keliling melakukan deteksi dini secara aktif (active case finding). Jika ditemukan satu pengungsi dengan gejala demam atau ruam kulit, langkah isolasi dan penanganan harus dilakukan segera sebelum menyebar ke seluruh penghuni tenda.
Manajemen Lingkungan Berbasis Komunitas: Pengungsi jangan hanya dipandang sebagai objek bantuan, tetapi harus dilibatkan dalam menjaga kebersihan lingkungan pengungsian. Pembentukan regu sanitasi mandiri di antara pengungsi dapat membantu mengelola limbah domestik dan memastikan area tidur tetap higienis.
Penyediaan Layanan Kesehatan Psikososial (LDP): Dukungan kesehatan mental harus berjalan beriringan dengan layanan medis fisik. Trauma pascabencana yang tidak tertangani akan bermanifestasi menjadi keluhan fisik (psikosomatis) yang akan memperberat beban layanan kesehatan di lapangan.
Sinergi Multisektoral
Sinergi antara pemerintah, dinas terkait, akademisi, organisasi profesi, dan masyarakat, serta relawan kemanusiaan adalah kunci. Data kerusakan rumah yang mencapai ratusan ribu unit menandakan bahwa masa pengungsian mungkin akan berlangsung lama bagi sebagian warga. Data kesehatan di pengungsian harus terintegrasi dan diperbarui secara real-time agar distribusi logistik kesehatan tepat sasaran. Oleh karena itu, menjaga standar kesehatan di pengungsian bukan lagi sekadar respons darurat singkat, melainkan strategi bertahan hidup jangka panjang.
Kita harus belajar dari pengalaman bencana sebelumnya. Jangan sampai kita gagah dalam melakukan evakuasi saat banjir melanda, namun kita abai dan “kecolongan” saat para penyintas meregang nyawa di dalam tenda akibat penyakit yang seharusnya bisa kita cegah dengan intervensi kesehatan masyarakat yang tepat.
Ujian Bagi Ketangguhan (Resilience)
Bencana 26 November 2025 ini adalah ujian bagi ketangguhan (resilience) sistem kesehatan kita di Aceh. Mari kita jadikan momentum ini untuk memperbaiki standar pelayanan kesehatan pengungsian secara permanen. Pengungsian harus menjadi ruang transisi yang aman, yang memanusiakan para penyintas, dan yang melindungi kesehatan mereka seutuhnya.
Mari kita pastikan pengungsian di Aceh menjadi tempat perlindungan yang layak dan manusiawi. Kita tidak ingin penyintas yang selamat dari banjir justru harus tumbang di tenda karena kelalaian kita dalam mengelola risiko kesehatan masyarakat.
Kesehatan masyarakat adalah hak asasi yang tidak boleh luruh, meski di tengah kepungan banjir dan lumpur. Hanya dengan komitmen kolektif, kita dapat memastikan bahwa saudara-saudara kita di pengungsian dapat kembali ke rumah mereka nantinya dalam keadaan sehat dan siap untuk bangkit kembali.
Semoga Aceh segera bangkit.
Dr. Hermansyah, SKM, MPH. (Dosen Poltekkes Kemenkes Aceh)
